TB RAHMA Menumbuhkan Pengetahuan Melalui Buku

KATA PENGANTAR

KATA SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI

KATA PENDAHULUAN

PENJELASAN PEMERINTAH MENGENAI RUU TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH, TANG-GAL 20 MEI 1974

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR-RI TANGGAL 7 - 8 JUNI 1974

-         Fraksi ABRI disampaikan oleh Rahardjo Prodioprado to.

-         Fraksi Partai Demokrasi Indonesia disampaikan oleh Sabam Sirait

-         Fraksi Karya Pembangunan disampaikan oleh Asdirun Wirjokoesoemo

-         Fraksi Persatuan Pembangunan disampaikan oleh H. Imam Sofwan

-         Fraksi Persatuan Pembangunan disampaikan oleh Mas­hoeadoelhaq

JAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI, TANGGAL 13 JUNI 1974

PENDAHULUAN

-         Dasar ketentuan menurut UUD 1945

-         Pokok-pokok Strategi Pemerintahan

JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ABRI          

-         Umum

-         Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab

-         Azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan

-         Sebutan Daerah Istimewa

-         Jabatan rangkap Sekretaris Daerah

-         Huburigan Kepala Daerah dengan DPRD

-         Masalah-masalah lain

JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

-         Judul RUU

-         Pengertian tentang Pemerintah Pusat

-         Tingkatan Daerah Otonom

-         Titik berat otonomi Daerah

-         Kemungkinan penghapusan sesuatu Daerah Otonom

-         Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-         Pengertian mengenai Pemerintah Daerah

-         Kepala Daerah

-         Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD

-         Team Pembantu Kepala Daerah

-         Penandatanganan Peraturan Daerah

-         Petugas penyidik Peraturan Daerah

-         Sekretaris Daerah

-         Perimbangan Keuangan

-         Wilayah Administratif

-         Koordinator Wilayah

-         Polisi Pamong Praja

-         Daerah Istimewa Yogyakarta

-         Pengawasan

-         Ibukota Negara R.I.

-         Sumpah Kepala Daerah

JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN

-         Umum

Perimbangan Keuangan

-         Daerah Otonom dan Wilayah Administratif

-         Penghapusan Daerah Otonomi

-         Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-         Kesatuan pengertian tentang Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan (medebewind)

-         Pengertian "Pemerintah Daerah" dan "pemerintahan di daerah"

-         Wilayah Administratif

-         Daerah Otonom Tingkat III

-         Fungsi Menteri Dalam Negeri dalam pembinaan Otonomi Daerah

-         Fungsi pengawasan pads diri Kepala Wilayah

-         Pembinaan ideologi dan pohtik

-         Sebutan Daerah Istirnewa

-         Badan kolegial

-         Wakil Kepala Daerah

-         Persyaratan Kepala Daerah

-         Masalah-masalah lain

JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KARMA PEMBANGUNAN

-         Umum

-         Kemungkinan penghapusan Daerah Otonom

-         Sumber keuangan Daerah Otonom

-         Perlakuan yang berhubungan dengan tindak pidana Anggota DPRD

-         Wakil Kepala Daerah

-         Sekretaris Daerah

-         Koordinator

-         Kepegawaian

PENUTUP

PEMBICARAAN TINGKAT III (RAPAT KERJA KOMISI 11 DENGAN PEMERINTAH), TANGGAL 17 SAMPAI DE­NGAN 29 JUNI 1974

JAWABAN PEMERINTAH TERHADAP INVENTARISASI PERMASALAHAN YANG DIAJUKAN OLEH FRAKSI­FRAKSI

PENDAHULUAN

JAWABAN PEMERINTAH TERHADAP TANGGAPAN/ PERTANYAAN DAN SARAN-SARAN FRAKSI ABRI

-         Pejabat yang berwenang

-         Polisi Pamong Praja

-         Pengertian kata "batas"

-         Penyempurnaan redaksional (pasal 4 ayat (2) dihubungkan dengan pasal 5 dan lain-lain)

-         Syarat-syarat Daerah Otonom

-         Dewan Pertimbangan Otonorni Daerah

-         Rumusan tentang "Pemerintah Daerah"

-         Arti kata "pengalaman di bidang pemerintahan"

-         Calon Kepala Daerah

-         Masa Jabatan Kepala Daerah

-         Larangan bagi Kepala Daerah

-         Hak dan kewenangan Kepala Daerah

-         Ketentuan apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala

-         Daerah berhalangan

-         Hak-hak DPRD

-         Kewajiban DPRD

-         Kerahasiaan rapat tertutup DPRD

-         Peraturan Daerah

-         Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD

-         Pinjaman Daerah

-         Perselisihan antar Daerah

-         Penghapusan Wilayah

-         Istilah "Penguasa Tunggal"

-         Tatacara tindakan Kepolisian

-         Polisi Pamong Praja

-         Pola organisasi (pasal 89)

-         Penjelasan Umum

-         Penjelasan pasal demi pasal

-         Lain-lain

JAWABAN PEMERINTAH TERHADAP TANGGAP­AN/PERTANYAAN DAN SARAN-SARAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

-         Makna Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945

-         Judul. Rancangan Undang-undang

-         Konsideran

-         Pengertian Pemerintah Pusat

-         Pengertian Daerah Otonom

-         Pengertian Dekonsentrasi

-         Pengertian. "pejabat yang berwenang"

-         Syarat pertahanan dan keamanan Nasional

-         Kemungkinan penghapusan Daerah Otonom

-         Ibukota Negara Republik Indonesia

-         Penarikan kembali sesuatu urusan

-         Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-         Titik berat Otonomi Daerah

-         Rumusan tentang "Pemerintah Daerah"

-         Syarat-syarat Kepala Daerah

-         Pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Dae­rah

-         ratacara pemilihan dan pengajuan calon Kepala Daerah

-         Sumpah/janji Kepala Daerah

-         Keterangan Kepala Daerah kepada DPRD

-         Wakil Kepala Daerah

-         Kewajiban Kepala Daerah

-         Sidang DPRD

-         DPRD melalaikan tugasnya